Fhoto: Contoh Omprengan Makan Bergizi Gratis. (Red)
DURI -  Hidup susah semakin susah terlontar deras dari ungkapan salah seorang wali murid Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kota Duri, Kecamatan Mandau, Bengkalis-Riau saat program Makan Bergizi Gratis Presiden Indonesia, Prabowo Subianto mulai berjalan.

Pengadaan Omprengan menjadi permasalahan kronis yang dirasakan hampir seluruh sekolah dijenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan penghasil minyak bumi itu.


Meski tidak melibatkan sekolah, namun komite sekolah acap kali dijadikan kambing hitam hanya untuk kepentingan segelintir kelompok yang terindikasi memperkaya diri.


Ratih, salah seorang wali murid saat mengetahui akan berjalannya program Presiden itu mengaku gembira karena akan mendapatkan rezeki melalui sang buah hati, namun juga mengaku sedih akan kebijakan sekolah yang memanfaatkan nama komite.


Dirinya dan wali murid lainnya mengaku terpaksa dan dipaksa harus memiliki omprengan atau wadah Makan Bergizi Gratis itu dengan dalih sementara waktu menjelang wadah aslinya datang.


"Kami dipaksa dan terus ditagih iuran pembelian. Meski hanya 10.ribu hingga 18.ribu rupiah, tapikan sudah memberatkan kami semua, terutama saya pribadi," ungkapnya.


Dikatakannya, bukan permasalahan nominal kutipan yang jadi alasan, namun program itu sudah ditegaskan jika seluruhnya gratis. Mulai dari wadah hingga isinya.


"Terkadang disinilah susahnya. Kita diberi kabar gembira, di satu sisi kita dibebankan kutipan untuk membeli omprengan ini, kan lebih baik uangnya untuk keperluan jajan anak dari pada membeli hal-hal yang sebenarnya sudah digratiskan Pemerintah. Tunggu sajalah kesiapan pemerintah," keluhnya.


Dikeluhkan Ratih, hal yang membuat geram hatinya itu terkait uang kas yang setiap bulannya dibayarkan ke bendahara komite kelas namun tidak dipergunakan sebagai dana talangan membeli omprengan tersebut.


"Seharusnya uang kas itukan bisa dijadikan dana talangan, ini tidak, malahan harus dikutip lagi. Tidak semua wali murid memiliki uang lebih. Seakan-akan program ini hanya menambah beban wali murid," tuturnya.


Hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi resmi dari pihak terkait dan permasalahan tersebut masih menjadi perbincangan hangat yang sewaktu-waktu seperti bom waktu untuk diledakkan ditengah-tengah masyarakat.** (rls)